Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo mempersilakan daerah Cilacap bagian barat meneruskan rencana pemekaran wilayah setelah tahun 2013.
"Tunggu setelah 2013, kalau saya sudah selesai menjabat. kalau gubernur yang baru setuju, ya silakan," kata gubernur usai membuka rapat koordinasi Dinas Kesehatan Jawa Tengah, di Semarang, Jumat.
Saat ini, ia menegaskan penolakannya terhadap rencana pemekaran wilayah Cilacap bagian barat.
"Selama saya diberi kewenangan dan punya kewenangan untuk setuju atau tidak setuju, saya tetap tidak setuju," tegasnya.
Menurut dia, tidak mudah memekarkan wilayah untuk membawa kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Ia menuturkan, cukup berat tugas suatu daerah dalam memelihara organisasi. Ia menjelaskan, butuh dana dan biaya cukup tinggi untuk membangun gedung, fasilitas, membayar gaji, dan sebagainya. Bahkan, lanjut dia, jika pemerintah pusat memberikan dana alokasi umum dan khusus bagi daerah, justru akan habis untuk keperluan-keperluan itu.
"Untuk rakyat mana, hanya pejabatnya saja yang akan dapat," katanya.
Kecuali, lanjut dia, daerah yang akan mekar ini memiliki potensi unggulan untuk membiayai. Ia mempertanyakan potensi unggulan kawasan Cilacap bagian barat dan berapa lama potensi ini dapat bertahan.
Oleh karena itu, ia meminta rencana pemekaran ini dikaji ulang. Selain itu, ia juga menagaskan siap untuk memajukan kawasan Cilacap bagian barat, melalui visi dan misi yang telah dijalankan.
"Bupati silakan menjabarkan visi dan misi gubernur," katanya.
Paguyuban Warga Cilacap Barat mengharapkan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah dalam usulan pemekaran Kabupaten Cilacap.
Ketua Paguyuban Warga Cilacap Barat Mukhtar Zain meminta, legislatif provinsi ini menjadi fasilitator yang menghubungkan Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan pemerintah provinsi ini.
Menurut dia, banyak alasan yang mendasari keinginan penduduk Kabupaten Cilacap di wilayah barat ini untuk membentuk wilayah sendiri.
Sejumlah alasan yang disampaikan, kata dia, misalnya kesenjangan kesejahteraan dan perekonomian antara wilayah timur dan barat. Sumber Antara
"Tunggu setelah 2013, kalau saya sudah selesai menjabat. kalau gubernur yang baru setuju, ya silakan," kata gubernur usai membuka rapat koordinasi Dinas Kesehatan Jawa Tengah, di Semarang, Jumat.
Saat ini, ia menegaskan penolakannya terhadap rencana pemekaran wilayah Cilacap bagian barat.
"Selama saya diberi kewenangan dan punya kewenangan untuk setuju atau tidak setuju, saya tetap tidak setuju," tegasnya.
Menurut dia, tidak mudah memekarkan wilayah untuk membawa kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Ia menuturkan, cukup berat tugas suatu daerah dalam memelihara organisasi. Ia menjelaskan, butuh dana dan biaya cukup tinggi untuk membangun gedung, fasilitas, membayar gaji, dan sebagainya. Bahkan, lanjut dia, jika pemerintah pusat memberikan dana alokasi umum dan khusus bagi daerah, justru akan habis untuk keperluan-keperluan itu.
"Untuk rakyat mana, hanya pejabatnya saja yang akan dapat," katanya.
Kecuali, lanjut dia, daerah yang akan mekar ini memiliki potensi unggulan untuk membiayai. Ia mempertanyakan potensi unggulan kawasan Cilacap bagian barat dan berapa lama potensi ini dapat bertahan.
Oleh karena itu, ia meminta rencana pemekaran ini dikaji ulang. Selain itu, ia juga menagaskan siap untuk memajukan kawasan Cilacap bagian barat, melalui visi dan misi yang telah dijalankan.
"Bupati silakan menjabarkan visi dan misi gubernur," katanya.
Paguyuban Warga Cilacap Barat mengharapkan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah dalam usulan pemekaran Kabupaten Cilacap.
Ketua Paguyuban Warga Cilacap Barat Mukhtar Zain meminta, legislatif provinsi ini menjadi fasilitator yang menghubungkan Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan pemerintah provinsi ini.
Menurut dia, banyak alasan yang mendasari keinginan penduduk Kabupaten Cilacap di wilayah barat ini untuk membentuk wilayah sendiri.
Sejumlah alasan yang disampaikan, kata dia, misalnya kesenjangan kesejahteraan dan perekonomian antara wilayah timur dan barat. Sumber Antara