Cilacap, Kompas - Ketimpangan pembangunan antara Cilacap bagian barat dan timur hingga saat ini tak terselesaikan. Cilacap bagian barat jauh tertinggal dibanding di timur. Kondisi ini menimbulkan kecemburuan warga di barat, sehingga dari waktu ke waktu, semakin kuat desakan kalangan warga di barat untuk memekarkan diri.
"Menurut kami, dengan mata telanjang saja ketimpangan itu sudah terlihat. Paling jelas adalah infrastruktur jalan. Hampir tidak ada jalan negara, provinsi, kabupaten, apalagi jalan desa di Cilacap Barat yang utuh," tutur Ketua Serikat Tani Merdeka Cilacap, Petrus Sugeng, Jumat (12/3).
Ia menyatakan, hampir semua jalan di barat berlubang dan sempit. Ini berbeda dengan jalan di bagian timur.
Sugeng yang juga warga Cipari, Cilacap Barat, menuturkan, perbaikan jalan di daerah barat tidak pernah dilakukan secara tuntas. Upaya maksimal yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah hanya menambal. Setiap kali musim hujan tiba jalan selalu rusak.
Dia mencontohkan, kerusakan jalan Karangpucung-Gandrungmangu-Sidareja yang sangat parah dan dari tahun ke tahun.
Di sektor pertanian pun tak jauh berbeda. Hampir semua saluran irigasi pertanian di Cilacap Barat rusak. Meski sama-sama memiliki saluran irigasi teknis, petani di Cilacap Barat hanya dapat maksimal dua kali panen setahun. Sementara petani di Cilacap Timur dapat panen tiga kali setahun.
Dengan kondisi alam yang berbukit, lembah, dan rawa, berbagai bencana seperti banjir dan longsor, sering melanda wilayah barat.
Ketersediaan pupuk juga menjadi masalah. Dengan wilayah yang luas dan transportasi sulit, harga pupuk di Cilacap bagian barat lebih mahal.
Demikian juga ketersediaan sarana transportasi yang minim juga menjadi keluhan klasik warga di barat. Bagi warga di Dayeuh Luhur, misalnya, tiap kali bepergian ke Cilacap harus menghabiskan uang Rp 200.000-Rp 250.000.
Sunarna (41), warga Kota Agung, Dayeuh Luhur, menuturkan, bila mengurus administrasi ke kota Cilacap, dia harus naik ojek Rp 50.000 dulu ke kota Dayeuh Luhur, dan menunggu angkutan ke Sidareja-sebab tak ada angkutan langsung ke Cilacap. Dari Sidareja ke Cilacap naik minibus. Itu pun hanya sampai pukul 17.00.
Biaya tinggi (baca juga : Gubernur: Cilacap Barat Silakan Dimekarkan Setelah 2013)
Gubernur Jateng Bibit Waluyo tetap tidak menyetujui rencana pemekaran Cilacap Barat. Pemekaran wilayah membutuhkan persiapan matang dan biaya tinggi. Jika dilakukan, warga Cilacap Barat justru semakin tidak sejahtera.
Selain biaya cukup tinggi, jika dibentuk pemerintahan baru perlu membangun infrastruktur baru dan menggaji pejabat daerah. "Akibatnya, keuangan daerah habis untuk itu semua. Rakyat tidak kebagian," kata Bibit.
Cilacap Barat juga dinilai Gubernur tidak memiliki potensi daerah unggulan, yang bisa menopang kemandirian wilayah tersebut pascapemekaran. Pemerintah Daerah Cilacap diminta lebih memprioritaskan pembangunan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan membuka balai latihan kerja.
Ketua Paguyuban Warga Cilacap Barat Muhtar Zain, mengaku sedih mendengar pernyataan Gubernur.
"Kami sudah mengusahakan pemekaran ini sejak lama, tetapi tak ada dukungan dari pemerintah provinsi," ujarnya. Sumber Kompas
"Menurut kami, dengan mata telanjang saja ketimpangan itu sudah terlihat. Paling jelas adalah infrastruktur jalan. Hampir tidak ada jalan negara, provinsi, kabupaten, apalagi jalan desa di Cilacap Barat yang utuh," tutur Ketua Serikat Tani Merdeka Cilacap, Petrus Sugeng, Jumat (12/3).
Ia menyatakan, hampir semua jalan di barat berlubang dan sempit. Ini berbeda dengan jalan di bagian timur.
Sugeng yang juga warga Cipari, Cilacap Barat, menuturkan, perbaikan jalan di daerah barat tidak pernah dilakukan secara tuntas. Upaya maksimal yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah hanya menambal. Setiap kali musim hujan tiba jalan selalu rusak.
Dia mencontohkan, kerusakan jalan Karangpucung-Gandrungmangu-Sidareja yang sangat parah dan dari tahun ke tahun.
Di sektor pertanian pun tak jauh berbeda. Hampir semua saluran irigasi pertanian di Cilacap Barat rusak. Meski sama-sama memiliki saluran irigasi teknis, petani di Cilacap Barat hanya dapat maksimal dua kali panen setahun. Sementara petani di Cilacap Timur dapat panen tiga kali setahun.
Dengan kondisi alam yang berbukit, lembah, dan rawa, berbagai bencana seperti banjir dan longsor, sering melanda wilayah barat.
Ketersediaan pupuk juga menjadi masalah. Dengan wilayah yang luas dan transportasi sulit, harga pupuk di Cilacap bagian barat lebih mahal.
Demikian juga ketersediaan sarana transportasi yang minim juga menjadi keluhan klasik warga di barat. Bagi warga di Dayeuh Luhur, misalnya, tiap kali bepergian ke Cilacap harus menghabiskan uang Rp 200.000-Rp 250.000.
Sunarna (41), warga Kota Agung, Dayeuh Luhur, menuturkan, bila mengurus administrasi ke kota Cilacap, dia harus naik ojek Rp 50.000 dulu ke kota Dayeuh Luhur, dan menunggu angkutan ke Sidareja-sebab tak ada angkutan langsung ke Cilacap. Dari Sidareja ke Cilacap naik minibus. Itu pun hanya sampai pukul 17.00.
Biaya tinggi (baca juga : Gubernur: Cilacap Barat Silakan Dimekarkan Setelah 2013)
Gubernur Jateng Bibit Waluyo tetap tidak menyetujui rencana pemekaran Cilacap Barat. Pemekaran wilayah membutuhkan persiapan matang dan biaya tinggi. Jika dilakukan, warga Cilacap Barat justru semakin tidak sejahtera.
Selain biaya cukup tinggi, jika dibentuk pemerintahan baru perlu membangun infrastruktur baru dan menggaji pejabat daerah. "Akibatnya, keuangan daerah habis untuk itu semua. Rakyat tidak kebagian," kata Bibit.
Cilacap Barat juga dinilai Gubernur tidak memiliki potensi daerah unggulan, yang bisa menopang kemandirian wilayah tersebut pascapemekaran. Pemerintah Daerah Cilacap diminta lebih memprioritaskan pembangunan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan membuka balai latihan kerja.
Ketua Paguyuban Warga Cilacap Barat Muhtar Zain, mengaku sedih mendengar pernyataan Gubernur.
"Kami sudah mengusahakan pemekaran ini sejak lama, tetapi tak ada dukungan dari pemerintah provinsi," ujarnya. Sumber Kompas
Lihat profil lengkapku