Oleh sebab itu, dia mendesak kepada bupati agar segera menandatangani rekomendasi pemekaran tersebut. Setelah rekomendasi dibuat, maka pemkab tinggal menyerahkan prosesnya pada tataran pemerintah provinsi atau pusat, Bupati tidak perlu mendahului wewenang dengan menyatakan Gubernur atau pemerintah pusat tidak akan setuju. "Gubernur mau menyetujui atau tidak, biar di sana yang menentukan. Yang penting, Bupati Cilacap menandatangani dulu dengan ibukota di Majenang," katanya.
Unang Kusnanto, aktivis pemekaran lainnya meminta agar dilakukan kajian tambahan pemekaran Cilacap barat. Pasalnya, kajian yang telah dilakukan Tim Fisip Unsoed beberapa tahun lalu dinilai jauh dari sempurna. Hal itu karena kajian tim tersebut hanya berdasar data sekunder saja, sehingga kurang akurat.
Kajian tambahan tersebut hendaknya dilakukan oleh tim atau universitas yang kapabel, independen, dan berpengalaman. "Kajian yang ada hanya dilakukan oleh lembaga penelitian fakultas, padahal seharusnya dilakukan universitas," katanya.
Dalam kesempatan itu, Tatto menemui secara langsung para aktivis penyuara pemekaran. Dia mengatakan akan menyetujui dan mendatangani rekomendasi pemekaran. Namun dengan syarat, seluruh elemen satu suara. Pihaknya tidak ingin ada perpecahan diantara masyarakat, seperti perbedaan pendapat mengenai calon ibukota kabupaten.
"Saya tidak ingin ada pertentangan ibukota, yang satu ingin di Majenang, yang lain ingin di Sidareja. Saya ingin PPKCB dan PWCB satu suara dan ditentukan di mana ibukotanya," katanya. Sumber : SM
Lihat profil lengkapku